SWARAJAMBI.NET, JAMBI – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai menjadi perhatian serius di Provinsi Jambi. Menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu lonjakan titik panas (hotspot), pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi untuk mencegah api meluas.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi yang digelar di VIP Room Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Rabu (2/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri langsung Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. Sejumlah kepala daerah turut hadir, termasuk Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief.
Selain itu, hadir pula Gubernur Jambi, Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi, Kalak BPBD Batang Hari, serta jajaran TNI-Polri dan perangkat daerah terkait.
Kehadiran Bupati Batang Hari Fadhil Arief menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan Karhutla, khususnya menghadapi potensi meningkatnya hotspot selama musim kemarau.
Rakor yang dipimpin dua tokoh kunci nasional tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota. Koordinasi diperlukan agar setiap daerah memiliki kesiapsiagaan yang sama ketika muncul potensi kebakaran.
Fadhil Arief menegaskan, persoalan Karhutla tidak mungkin ditangani secara parsial oleh satu daerah. Dibutuhkan sinergi lintas sektor agar api dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
“Penanganan Karhutla tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu daerah. Dengan sinergi bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, Pemprov Jambi, TNI-Polri dan BPBD, kita optimistis dapat menekan jumlah titik panas sebelum meluas,” tegas Fadhil.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Batang Hari akan terus menjadi bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Jambi dari ancaman Karhutla. Sebab, dampak kebakaran tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan.
“Dampaknya bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kualitas udara,” ungkapnya.
Karena itu, hasil rakor diharapkan tidak berhenti pada koordinasi di tingkat pimpinan. Pemerintah daerah diminta memperkuat kesiapsiagaan di wilayah masing-masing, termasuk memastikan koordinasi antarinstansi berjalan efektif ketika ditemukan titik panas maupun indikasi kebakaran.
Dengan kesiapsiagaan yang semakin kuat dan respons cepat di lapangan, potensi Karhutla di Jambi diharapkan dapat ditekan sejak dini. Sebab, dalam menghadapi api, keterlambatan sedikit saja bisa membuat persoalan menjadi jauh lebih besar.(*)
