SWARAJAMBI.NET, MUARASABAK – Lima fraksi di DPRD Kabupaten Tanjabtim menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Meski menyetujui, sejumlah fraksi tetap memberikan catatan penting, terutama terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketepatan pelaksanaan anggaran.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda APBD Tanjabtim 2027, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanjabtim Hj. Zilawati, didampingi Wakil Ketua I Hasnibah, dan Wakil Ketua II Hj. Siti Aminah, Hadir dalam kesempatan itu Bupati Tanjabtim Hj. Dillah Hikmah Sari, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), seluruh anggota DPRD serta tamu undangan.
Lima fraksi yang menyatakan persetujuan yakni Fraksi PAN, Golkar, NasDem, Gerindra dan Demokrasi Keadilan. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai sejumlah saran, masukan dan rekomendasi yang diminta menjadi perhatian pemerintah daerah.
Salah satu sorotan datang dari Fraksi PAN. Melalui anggota fraksi PAN, Firmansyah Ayusda, PAN menyoroti penyesuaian pendapatan daerah setelah melalui pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PAN mencatat pendapatan daerah Tanjabtim ditetapkan sebesar Rp857.155.775.585. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan rancangan sebelumnya yang mencapai Rp867.820.461.585.
Atas kondisi tersebut, PAN mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, pemerintah diminta lebih serius menggali berbagai potensi pendapatan daerah.
“Fraksi PAN meminta pemerintah daerah agar tidak hanya bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, tetapi harus terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Firmansyah dalam penyampaian pendapat akhir fraksi.
Menurutnya, potensi pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset daerah hingga sektor ekonomi lainnya harus dioptimalkan secara profesional dan transparan tanpa memberatkan masyarakat.
PAN juga mendorong pembenahan sistem pemungutan pajak, pendataan wajib pajak, pengawasan serta pemanfaatan teknologi informasi. Langkah tersebut dinilai penting agar peningkatan PAD dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi terhadap kemampuan keuangan daerah.
Selain persoalan pendapatan, Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan APBD 2027. Melalui juru bicaranya, Ambo Ucok, ST, Gerindra meminta pemerintah daerah memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah disepakati dapat dilaksanakan tepat waktu.
Fraksi Gerindra menekankan agar pelaksanaan anggaran tidak mengalami keterlambatan, sehingga program pembangunan yang telah direncanakan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sementara itu, Bupati Tanjabtim Hj. Dillah Hikmah Sari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan seluruh fraksi DPRD selama proses pembahasan APBD 2027.
Dillah mengakui, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat tidak seluruh usulan program dan kegiatan dapat diakomodasi dalam pembahasan anggaran kali ini. Karena itu, diperlukan penyesuaian dengan skala prioritas pembangunan daerah.
Namun, ia memastikan aspirasi yang belum terakomodasi tidak akan diabaikan dan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan serta penganggaran berikutnya.
“Kami akan tetap memperhatikan dan menindaklanjuti aspirasi serta usulan yang belum terakomodasi. Jangan sampai usulan tersebut hanya berhenti pada proses pembahasan, tetapi harus tetap menjadi perhatian dalam perencanaan dan penganggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku,” ujar Dillah.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen memperjuangkan program-program yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang tersedia.
Dillah berharap, seluruh dinamika pembahasan RAPBD tersebut dapat menjadi bagian dari upaya bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang merata.
“Melalui pembahasan ini, kita berharap dapat terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang merata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanjabtim,” pungkasnya.(*)





