SWARAJAMBI.NET, JAMBI – Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan atas nama Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Kali ini, tim advokat Pantasiru Abisatya Law Firm melaporkan informasi dugaan tindak pidana sekaligus meminta penyelidikan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jambi.
Laporan tersebut berkaitan dengan keberadaan, proses penerbitan, hingga penggunaan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan pendidikan atas nama Gibran Rakabuming Raka.
Tim advokat yang berkedudukan di Provinsi Jambi itu menyampaikan laporan informasi tersebut kepada Kapolda Jambi pada Selasa, 17 November 2026.
Langkah ini disebut sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi dalam mendorong supremasi hukum serta prinsip persamaan setiap warga negara di hadapan hukum (equality before the law).
Dalam pernyataan resminya, Pantasiru Abisatya Law Firm menyoroti aspek administrasi dan legalitas penerbitan surat keterangan tersebut. Terlebih, dokumen itu disebut telah menjadi objek sengketa tata usaha negara dan berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.
Tim advokat berpandangan, setiap produk administrasi pemerintahan harus diterbitkan berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang benar, serta didukung fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Karena itu, mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri secara objektif proses penerbitan, dasar administrasi, hingga kemungkinan penggunaan dokumen tersebut.
“Kami menegaskan bahwa penyampaian laporan informasi ini bukanlah bentuk tuduhan, penghakiman, ataupun upaya membangun opini untuk menyudutkan pihak tertentu. Sebaliknya, laporan ini merupakan permohonan agar aparat penegak hukum melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara profesional, independen, transparan, serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah,” demikian pernyataan Pantasiru Abisatya Law Firm.
Mereka juga menegaskan, penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi jabatan, kekuasaan, maupun status sosial seseorang. Setiap warga negara harus memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum sepanjang terdapat dasar dan bukti permulaan yang relevan.
Atas dasar itu, Pantasiru Abisatya Law Firm berharap Polda Jambi menerima, menelaah, dan menindaklanjuti laporan informasi tersebut sesuai kewenangan serta mekanisme hukum yang berlaku.
Tim advokat juga mengingatkan bahwa laporan tersebut merupakan permohonan penelusuran dan penyelidikan. Bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana ataupun pernyataan mengenai kesalahan pihak tertentu.
Bagi mereka, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong penegakan hukum yang berintegritas dan berkeadilan.
“Hukum bukan untuk melindungi kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa kekuasaan tunduk kepada hukum,” demikian penegasan Pantasiru Abisatya Law Firm.
Kini, tindak lanjut atas informasi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(*)




