SWARAJAMBI.NET, MUAROJAMBI – Kondisi keuangan Kabupaten Muaro Jambi menghadapi tantangan. Target pendapatan daerah dalam struktur KUPA-PPAS Perubahan TA 2026 diproyeksikan turun Rp41,82 miliar dibandingkan APBD Murni 2026.
Semula, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp1.293.295.844.043. Namun dalam KUPA-PPAS Perubahan TA 2026, target tersebut terkoreksi menjadi Rp1.251.468.014.875.
Artinya, terjadi penurunan sekitar Rp41,82 miliar atau 3,23 persen.
Di saat pendapatan mengalami penurunan, kebutuhan belanja daerah justru meningkat. Belanja daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp1.328.295.844.043, naik menjadi Rp1.346.111.450.579. Artinya, belanja bertambah sekitar Rp17,81 miliar.
Sementara itu, pembiayaan daerah dari SiLPA audited meningkat cukup signifikan. Dari sebelumnya Rp35 miliar, naik menjadi Rp94.643.435.70 atau bertambah sekitar Rp59,64 miliar.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Legislatif meminta Pemkab Muaro Jambi tidak pasif menghadapi dinamika fiskal daerah.
Pemkab didorong lebih agresif melakukan diplomasi anggaran dan jemput bola ke pemerintah pusat. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat alokasi dana transfer ke daerah, terutama di tengah tekanan terhadap pendapatan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Aidi Hatta mengatakan, ketimpangan antara pendapatan dan belanja merupakan kondisi yang harus disikapi secara bijak dan adaptif. Baik eksekutif maupun legislatif harus memahami perkembangan kondisi daerah sekaligus kebijakan pemerintah pusat.
Menurutnya, penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) oleh bupati telah dilakukan. Selanjutnya, DPRD akan membahas dokumen tersebut secara mendalam.
”Kondisi sekarang kita harus banyak memahami kondisi daerah maupun kebijakan pusat. Tahapan berikutnya untuk KUPA-PPAS sudah disampaikan Bupati, tinggal tugas DPR membahas itu dan disesuaikan dengan kondisi sekarang,” ujar Aidi, Sabtu (8/8/2026).
Jalan Jadi Prioritas
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Aidi menegaskan bahwa persoalan infrastruktur jalan harus menjadi salah satu perhatian utama Pemkab Muaro Jambi.
Kerusakan jalan di sejumlah wilayah dinilai semakin cepat akibat tingginya aktivitas masyarakat. Mulai dari mobilitas warga, aktivitas ekonomi, hingga lalu lintas kendaraan berat milik perusahaan yang berinvestasi di Muaro Jambi.
Karena itu, DPRD mendorong Pemkab mencari sumber pembiayaan lain, khususnya melalui pemerintah pusat.
Minimnya Dana Bagi Hasil (DBH), kata Aidi, tidak boleh membuat pemerintah daerah hanya menunggu. Bupati bersama OPD terkait harus lebih aktif membangun komunikasi dengan kementerian di Jakarta.
”Harapan kita dari DPRD, Pemkab melalui Bupati dan OPD terkait harus serius jemput bola ke pusat. Jangan hanya menunggu,” tegasnya.
Dengan kondisi pendapatan yang terkoreksi sementara belanja meningkat, kemampuan Pemkab Muaro Jambi dalam memperjuangkan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dinilai bakal menjadi salah satu kunci untuk menjaga program pembangunan tetap berjalan.
Terutama pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.(*)
