SWARAJAMBI.NET, MUARABUNGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk tahun anggaran 2025, Pemkab Bungo berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, kepada Bupati Bungo Dedy Putra yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bungo Muhammad Adani. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (2/6/2026).
Keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bungo dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Bungo Dedy Putra mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Prestasi ini adalah hasil sinergi dan kerja keras kita bersama. Opini WTP dari BPK RI menjadi motivasi bagi Pemkab Bungo untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga transparansi, serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah dipergunakan demi kesejahteraan masyarakat Bungo,” ujar Dedy Putra usai menerima LHP.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja maksimal dalam mendukung penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan daerah. Tak lupa, Dedy mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Bungo atas peran pengawasan yang berjalan efektif selama ini.
Capaian tersebut sekaligus menjadi modal penting bagi Pemkab Bungo untuk terus melakukan pembenahan sistem pengendalian internal, memperkuat fungsi pengawasan, serta meminimalkan potensi penyimpangan administratif.
Dengan raihan opini WTP yang kembali dipertahankan, Pemkab Bungo menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.(*)
