SWARAJAMBI.NET, BATANGHARI – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Aliansi Masyarakat Peduli Desa Sungai Buluh dengan PT Jambi Distribusindo Raya (JDR) yang merupakan bagian dari Wings Group berlangsung panas di ruang rapat DPRD Kabupaten Batang Hari, Selasa (2/6/2026).
Rapat yang dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRD Batang Hari, Muhammad Firdaus, turut dihadiri seluruh anggota Komisi II DPRD, Staf Ahli Bupati, TIMDU, serta perwakilan Polres Batang Hari.
Namun, alih-alih menemukan titik temu, forum justru diwarnai perdebatan sengit yang mengarah pada sorotan terhadap kinerja TIMDU. Tim yang selama ini bertugas melakukan pengawasan dan pendampingan itu dinilai lebih banyak membela perusahaan dibandingkan mendengarkan keluhan masyarakat.
Dalam forum tersebut, TIMDU menyatakan seluruh operasional PT JDR telah berjalan sesuai aturan. Sebaliknya, berbagai laporan dan tudingan yang disampaikan masyarakat dianggap tidak memiliki dasar yang kuat.
Pernyataan itu langsung memantik respons dari anggota Komisi II DPRD Batang Hari, H. Sudarto Hendro.
“Apakah TIMDU ini dibentuk dengan melibatkan kedua belah pihak?” tanyanya dalam rapat.
Pertanyaan itu sempat membuat suasana forum hening. TIMDU terlihat membutuhkan waktu cukup lama untuk memberikan jawaban. Kondisi tersebut justru membuat pembahasan mengenai keberadaan dan independensi TIMDU semakin menghangat.
Potongan Gaji hingga Ancaman PHK
Di hadapan para anggota dewan, Boy, perwakilan Masyarakat Peduli Sungai Buluh, membeberkan berbagai persoalan yang dialami warga yang bekerja di PT JDR.
Menurutnya, masyarakat tidak pernah menolak kehadiran perusahaan. Mereka hanya menuntut keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan adalah pemotongan gaji yang disebut dilakukan tanpa penjelasan yang jelas.
“Dengan gaji pokok yang tidak besar, pekerja masih harus menerima pemotongan hingga ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai dasar pemotongan tersebut,” ujarnya.
Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan adanya tekanan psikologis, intimidasi, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja yang berani menyampaikan keluhan.
“Bahkan ada pekerja yang baru kembali bekerja, tiba-tiba diberhentikan tanpa alasan yang jelas,” tegas Boy.
Ia menilai kondisi tersebut telah menciptakan ketakutan di kalangan pekerja.
“Bagaimana kami bisa hidup tenang? Anak-anak kami bekerja keras, tetapi hak-haknya justru dipotong. Ketika ada yang berani bersuara, ancaman pemecatan langsung datang. Ini bukan lingkungan kerja yang sehat,” katanya.
DPRD Kritik Keras TIMDU
Ketegangan rapat mencapai puncaknya ketika anggota DPRD Batang Hari dari Fraksi PPP, Amin Hudori, menyampaikan kritik terbuka terhadap TIMDU.
Menurut Amin, tim yang dibentuk pada masa kepemimpinan sebelumnya itu terkesan tidak berpihak kepada masyarakat.
“RDP ini tidak bisa dilanjutkan begitu saja. DPRD harus turun langsung ke lapangan bersama perwakilan masyarakat dan TIMDU untuk melihat kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Ia bahkan menilai TIMDU lebih sering tampil sebagai pembela perusahaan dibandingkan menjadi pengawas yang objektif.
“TIMDU yang dibentuk waktu itu terkesan sepihak. Mereka tidak berpihak kepada masyarakat, tetapi malah menjadi juru bicara perusahaan. Ini harus diluruskan,” katanya di hadapan peserta rapat.
DPRD Akan Turun ke Lapangan
Menanggapi dinamika yang berkembang, pimpinan rapat Muhammad Firdaus akhirnya memutuskan menunda pembahasan lebih lanjut.
DPRD Batang Hari berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi operasional PT JDR sebelum RDP dilanjutkan kembali.
“Kami akan turun ke lapangan untuk melihat fakta yang sebenarnya. Setelah itu, RDP akan kembali dilaksanakan dengan agenda yang lebih komprehensif,” ujar Firdaus.
Jadwal peninjauan lapangan dan rapat lanjutan akan segera disusun dalam waktu dekat.
Warga Tegaskan Perjuangan Belum Selesai
Bagi masyarakat Sungai Buluh, keputusan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan mereka.
Boy menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan yang mereka anggap merugikan pekerja dan masyarakat sekitar.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk tidak menutup mata terhadap berbagai laporan yang telah disampaikan warga.
“Kami titip pesan kepada Bapak Bupati. Jika ada jajaran yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, tolong ditindak. Kami hanya ingin keadilan,” ujarnya.
Menurut Boy, masyarakat tidak pernah mempermasalahkan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Namun, mereka menolak jika keuntungan tersebut diraih dengan mengorbankan hak-hak pekerja.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Perusahaan boleh mencari keuntungan, itu wajar. Tapi kalau caranya dengan menindas rakyat, kami akan menjadi pihak yang paling depan menentangnya. Kami hanya meminta hak kami dikembalikan dan perusahaan berjalan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
