SWARAJAMBI.NET, JAMBI – Dalam rangka mendorong UMKM naik kelas dan memperluas akses permodalan usaha, Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, meluncurkan program Product Matching yang mempertemukan pelaku UMKM dengan sektor perbankan. Acara ini digelar pada Senin (22/9/2025) di Aula Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Jambi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Bank Jambi, dan Bank BTN.
Tujuannya adalah mempermudah UMKM dalam mengakses permodalan resmi dan menghindari jeratan pinjaman ilegal seperti rentenir dan pinjol ilegal.
Wali Kota Jambi menegaskan pentingnya dukungan nyata kepada UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Banyak pelaku UMKM mengalami kendala permodalan. Melalui program Product Matching ini, mereka dapat langsung terhubung dengan produk keuangan dari perbankan,” ujar Wali Kota Maulana.
Program ini juga merupakan bagian dari 11 program unggulan Pemkot Jambi, khususnya Bantuan Kelompok Usaha Masyarakat (Banharkat), yang telah diluncurkan 1 September 2025 lalu.
Melalui Banharkat, kelompok usaha mendapat modal awal, serta difasilitasi untuk mengakses pembiayaan lanjutan dari bank mitra.
Berikut tiga skema pinjaman yang ditawarkan untuk UMKM Kota Jambi:
* Kredit Bahagia (Bank Jambi)
Pinjaman hingga Rp 5 juta, bunga 3% per tahun (flat), tenor 2 tahun.
* Kredit Super Mikro (Bank Jambi)
Plafon maksimal Rp 10 juta, bunga 3% per tahun (flat), tenor 3 tahun.
* Kredit Usaha Rakyat (KUR) – (Bank Jambi dan BTN)
Plafon Rp 10 juta–Rp 100 juta, bunga 6% per tahun (flat), tenor hingga 5 tahun.
Total alokasi dana mencapai Rp 120 miliar, terdiri dari Rp 75 miliar dari Bank Jambi dan Rp 45 miliar dari BTN.
Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Utama Bank Jambi H Khairul Suhairi, Pemimpin BTN KC Jambi Fidelis Zebua, serta perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi.
Wali Kota Jambi meluncurkan program Product Matching yang mempertemukan UMKM dengan perbankan untuk akses permodalan resmi.
Program ini bagian dari upaya mendorong UMKM naik kelas dan menghindari pinjaman ilegal.(*)
