SWARAJAMBI.NET — Konsistensi pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran mendapat sorotan. Gara-garanya, pemerintah akan menggelar pembekalan kepala daerah yang berpotensi menghabiskan dana puluhan miliar rupiah.
Berdasar draf Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ, terdapat 505 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang akan menjalani retret. Lokasinya berada di Glamping Borobudur International Golf, Magelang. Acara tersebut dilaksanakan selama delapan hari, 21–28 Februari 2025.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan biaya orientasi kepala daerah atau retret sepenuhnya ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Semua pakai APBN, di Kemendagri itu,” kata Prasetyo, Jumat (14/2/2025).
Prasetyo memastikan anggaran pembiayaan retreat kepala daerah tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Untuk itu, menurut dia, tidak ada kepala daerah yang menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan retreat kepala daerah tersebut. Sehingga semestinya tidak ada kepala daerah yang mentransfer biaya untuk kegiatan itu.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran (SE) terkait biaya orientasi kepala daerah yang harus ditanggung kepala daerah.
Surat itu dikeluarkan Kemendagri pada 11 Februari 2025 yang berisi tentang teknis pelaksanaan retret kepala daerah.
Dalam SE itu, kepala daerah harus menyetorkan uang sebesar Rp 2.750.000 per hari untuk membiayai kegiatan itu.
Dengan demikian, selama delapan hari pelaksanaan retreat biaya yang harus dibayarkan Pemda sebesar Rp 22 juta.
Belakangan, Kemendagri mengeluarkan surat dengan nomor 200.5/692/SJ berisi revisi sumber pembiayaan retreat yang semula adalah sharing dengan APBD, kini sepenuhnya ditanggung oleh Kemendagri.(*)
