SWARAJAMBI, MUARABULIAN –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar LKPD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023, Senin (27/5/2024) sore.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batanghari, Ilhamudin didampingi Sekwan, M. Ali AB dan dihadiri Wakil Bupati, H. Bakhtiar, Forkopimda, OPD, Camat, Lurah dan Kades dalam Kabupaten Batanghari.
Semua fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Mulai Fraksi PAN, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Gerindra, Demokrat, PDI Perjuangan hingga PKS. Pandangan umum yang disampaikan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023.
Fraksi PAN misalnya, lewat juru bicaranya, Azizah menyoroti adanya tunda bayar anggaran tahun 2023 yang lebih kurang mencapai Rp 52 miliar. Yang imbasnya kepada 479 kegiatan
yang tersebar hampir di seluruh OPD mengalami tunda bayar.
“Tunda bayar ini angkanya sangat fantastis mencapai Rp. 52.428.321.099.39. Maka dari itu kami dari fraksi PAN meminta Pemda bisa memberikan penjelasan atas terjadinya tunda bayar pada kegiatan tersebut,” pintanya.
Dari rapat paripurna ini ada anggota dewan yang terlihat mengantuk bahkan tertidur. Kemudian anggota dewan lainnya juga tampak sibuk bermain ponselnya masing-masing.
Anggota dewan yang tertidur, menjadi perhatian para awak media. Sementara yang tertidur tetap tidur.(*)
Pewarta: Edwardi
