SWARAJAMBI.NET, BATANGHARI – Tak ingin pengaduan masyarakat hanya berhenti di meja pelayanan, Pemerintah Kabupaten Batang Hari membuka kanal baru berbasis digital. Aplikasi Rumah Bunda resmi diluncurkan sebagai sarana masyarakat menyampaikan pengaduan, aspirasi, sekaligus kebutuhan pelayanan secara lebih terbuka dan terintegrasi.
Peluncuran aplikasi tersebut berlangsung di Ruang Pola Kecil Kantor Bupati Batang Hari, Kamis (1/10/2026).
Ketua TP PKK Kabupaten Batang Hari Zulva Fadhil mengatakan, kehadiran Rumah Bunda merupakan salah satu inovasi penting untuk memperkuat pelayanan dan pemantauan program kesejahteraan keluarga.
Menurutnya, aplikasi tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 42 Tahun 2022 tentang Motivator Tangguh serta Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rumah Bunda.
“Keberadaan aplikasi Rumah Bunda diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memberikan edukasi, pelayanan, serta pemantauan program kesejahteraan keluarga di Kabupaten Batang Hari secara real time dan terintegrasi dengan sentuhan teknologi,” ujar Zulva.
Tak hanya untuk masyarakat, aplikasi tersebut juga diharapkan mempermudah tugas kader TP PKK dan Motivator Tangguh di lapangan.
Pelaporan kegiatan maupun temuan di lapangan dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Dengan begitu, intervensi terhadap berbagai persoalan masyarakat diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Zulva menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Batang Hari, jajaran OPD terkait, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam pengembangan aplikasi tersebut.
Sebagai mitra pemerintah daerah, TP PKK Batang Hari, kata dia, berkomitmen mendukung program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Batang Hari Mhd Fadhil Arief mengatakan, kehadiran Rumah Bunda merupakan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang menginginkan kanal pengaduan selain pelayanan secara tatap muka.
“Ini karena diminta oleh masyarakat. Sebelumnya kita menerima pengaduan langsung, tatap muka. Tapi ternyata perkembangan zaman,” katanya.
Fadhil berharap keberadaan kanal digital tersebut membuat masyarakat lebih berani dan terbuka dalam menyampaikan kebutuhan, keluhan maupun masukan terhadap pelayanan pemerintah.
“Kita harapkan lebih berani, lebih terbuka untuk menyampaikan apa yang mereka perlukan, apa yang mereka rasakan, bahkan masukan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah,” jelasnya.
Pemkab Batang Hari juga melibatkan relawan di lapangan untuk mengedukasi masyarakat agar memanfaatkan kanal pengaduan resmi tersebut. Langkah itu sekaligus memberikan keyakinan kepada warga bahwa penyampaian pengaduan dapat dilakukan dengan aman.
“Kita ingin memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka dilindungi pada saat melakukan sesuatu terhadap pelayanan pemerintah kabupaten dan tidak akan diberlakukan yang aneh-aneh,” tegas Fadhil.
Ia mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri dengan capaian pelayanan yang ada. Sebaliknya, pemerintah harus aktif menangkap persoalan yang dirasakan masyarakat sebagai bahan evaluasi.
“Jangan sampai kita puas sendiri atas kebersihan pelayanan, tapi kita tidak bisa menangkap apa yang terjadi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Pada tahap awal, layanan pengaduan Rumah Bunda difokuskan pada sektor pelayanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan. Ke depan, cakupannya akan dikembangkan ke seluruh unit pelayanan publik di lingkungan Pemkab Batang Hari.
Peluncuran tersebut turut dihadiri Sekda Batang Hari, para asisten, kepala OPD, camat, relawan Rumah Bunda, serta kader TP PKK Kabupaten Batang Hari.
Dengan hadirnya Rumah Bunda, Pemkab Batang Hari ingin memastikan suara masyarakat tidak hanya diterima, tetapi juga dapat ditindaklanjuti melalui pelayanan yang lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran.(*)
