DPRD Tanjabtim Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2027

oleh -5 Dilihat
oleh

SWARAJAMBI.NET, MUARASABAK – Lima fraksi DPRD Kabupaten Tanjabtim menyampaikan sejumlah catatan, saran dan rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Mulai dari transparansi pengelolaan anggaran, pengawasan kegiatan, hingga kejelasan alokasi belanja pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian legislatif.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Tanjabtim 2027, Selasa (27/10/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanjabtim Hj. Zilawati, SH, didampingi Hasnibah, A.Md dan Hj. Siti Aminah, SE. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Tanjabtim H. Sapril, S.IP, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala OPD serta tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaian pandangan umum, lima fraksi yakni PAN, Golkar, NasDem, Gerindra dan Demokrasi Keadilan memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan APBD sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut.

Ketua Fraksi Golkar, Alam Bakri, menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Menurutnya, setiap program yang dianggarkan harus memiliki perencanaan matang, indikator kinerja yang jelas serta pengawasan yang memadai.

“Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengharapkan pemerintah daerah terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, menjaga kualitas pekerjaan, dan memastikan setiap penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Selain itu, Fraksi Golkar meminta sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diperkuat, baik dalam proses pembahasan maupun pelaksanaan dan pengawasan APBD. Hal ini penting agar anggaran yang ditetapkan benar-benar mengakomodasi kepentingan serta aspirasi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem, Nuardy, memberikan perhatian terhadap sejumlah komponen belanja yang dinilai membutuhkan kajian lebih mendalam dan dasar pertanggungjawaban yang jelas.

Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah menyertakan kajian risiko atas kenaikan belanja tidak terduga. Selain itu, kriteria dan mekanisme penyaluran hibah serta bantuan sosial juga perlu diperjelas agar pelaksanaannya lebih akuntabel.

“Kami meminta kajian risiko atas kenaikan belanja tidak terduga, kriteria dan mekanisme penyaluran hibah dan bansos yang akuntabel, evaluasi atas banyaknya sub kegiatan agar tidak terjadi fragmentasi anggaran, serta dasar hukum dan kelayakan penyertaan modal,” ungkap Nuardy.

Fraksi NasDem juga meminta pemerintah daerah melengkapi informasi mengenai alokasi anggaran berdasarkan fungsi, terutama sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai belum tergambar secara jelas dalam nota pengantar keuangan.

Berbagai pandangan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD terhadap rancangan kebijakan keuangan daerah. DPRD berharap seluruh masukan fraksi dapat menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga pembahasan Ranperda APBD 2027 berjalan secara terbuka, terukur dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, APBD Tanjabtim Tahun Anggaran 2027 nantinya diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan, tetapi juga mampu mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.(*)

No More Posts Available.

No more pages to load.