SWARAJAMBI.NET, JAMBI – Pemerintah Kota Jambi mulai mencari alternatif pembiayaan pembangunan di luar ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Salah satu rujukan yang dibidik adalah pengalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan creative financing.
Upaya tersebut menjadi salah satu fokus kerja sama Pemkot Jambi dengan Pemprov DKI Jakarta yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama di Balai Agung, Kompleks Balai Kota DKI Jakarta.
Kesepakatan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Wali Kota Jambi Maulana.
Bagi Pemkot Jambi, kerja sama ini bukan sekadar pertukaran pengalaman antarpemerintah daerah.
Jambi ingin mempelajari bagaimana Jakarta menciptakan sumber pembiayaan alternatif sehingga pembangunan tidak sepenuhnya bertumpu pada kemampuan APBD.
“Kami melihat DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Pramono banyak sekali kemajuan-kemajuan, terutama di bidang creative financing, pembiayaan-pembiayaan tanpa menggunakan APBD. Kami, Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi, ingin banyak belajar,” ujar Maulana.
Ketertarikan terhadap creative financing tidak lepas dari kebutuhan pemerintah daerah untuk memperluas ruang fiskal pembangunan.
Ketika kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat, pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan alternatif agar program pembangunan tidak seluruhnya bergantung pada kapasitas APBD.
Jakarta dinilai memiliki pengalaman yang dapat menjadi referensi bagi Jambi dalam mencari model pembiayaan tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan skema creative financing dapat menjadi salah satu cara baru bagi pemerintah daerah untuk menciptakan ruang pembangunan.
“Saya yakin creative financing ini menjadi cara baru bagi pemerintah daerah mempunyai ruang untuk membangun daerahnya masing-masing,” kata Pramono.
Ia berharap pengalaman yang diterapkan Jakarta dapat menjadi referensi bagi daerah lain, termasuk Kota Jambi.
“Kalau creative financing di Jakarta bisa, mudah-mudahan ini juga menjadi role model bagi daerah lain,” ujarnya.
Selain pembiayaan pembangunan, Pemkot Jambi menjadikan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian penting dari kerja sama tersebut.
Maulana mengatakan BUMD milik Kota Jambi masih tergolong baru sehingga membutuhkan pembelajaran, terutama terkait tata kelola dan pengembangan bisnis.
“Kami punya BUMD yang baru, mumpung baru mereka harus belajar. Alhamdulillah Pak Gubernur memberikan ruang yang seluas-luasnya,” katanya.
Pemkot Jambi membuka peluang agar BUMD daerah belajar langsung dari sejumlah BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.
Beberapa di antaranya adalah PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Sarana Jaya dan Perumda Dharma Jaya.
Menurut Maulana, pembelajaran tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi dapat menghasilkan praktik yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Kota Jambi.
Kerja sama juga menyasar pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta integrasi pelayanan publik.
Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan bagi Pemkot Jambi untuk mempelajari Jakarta Kini (JAKI), platform layanan publik terintegrasi yang dikembangkan di Jakarta.
Pramono mengatakan Pemkot Jambi dipersilakan mempelajari pengalaman Jakarta dalam membangun ekosistem layanan digital.
“Kami tadi menyampaikan kepada Bapak Wali Kota untuk dipersilakan kalau Kota Jambi ingin belajar tentang JAKI. Kami membuka diri untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam pengembangan layanan digital,” ujarnya.
Bagi Jambi, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan untuk mengembangkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi sesuai karakteristik daerah.
Ruang kerja sama tidak berhenti pada pembiayaan dan digitalisasi.
Pemkot Jambi juga membuka peluang kolaborasi dalam pengelolaan layanan air minum serta peningkatan kapasitas pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Maulana mengatakan personel pemadam kebakaran Kota Jambi selama ini telah mengikuti pelatihan bersama tim Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta.
“Pemkot Jambi juga secara rutin mengirimkan personel pemadam kebakaran untuk mengikuti pelatihan bersama tim Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta dan kolaborasi ini akan terus kita perkuat,” katanya.
Pada saat yang sama, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman antara PT Jakarta Infrastruktur Propertindo dan PT Siginjai Sakti (Perseroda).
Melalui rangkaian kerja sama tersebut, Pemkot Jambi berharap pengalaman Jakarta dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang relevan untuk kebutuhan daerah.
Bagi Jambi, tantangannya bukan sekadar meniru apa yang dilakukan Jakarta, tetapi memilih model yang mampu memperluas ruang fiskal, memperkuat BUMD dan meningkatkan pelayanan publik tanpa mengabaikan kemampuan serta karakteristik Kota Jambi.(*)
