SWARAJAMBI.NET, JAMBI – Jangan tunggu masalah membesar baru bergerak. Pesan itu ditegaskan Wali Kota Jambi Maulana saat menghadapi sejumlah ancaman yang berpotensi langsung mengganggu kehidupan masyarakat.
Mulai kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, kekeringan, hingga gangguan keamanan akibat aksi geng motor menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi.
Maulana meminta seluruh jajaran pemerintah tidak bekerja dengan pola menunggu. Langkah antisipasi harus dilakukan sejak ancaman mulai terdeteksi.
Hal itu disampaikan Maulana dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurut dia, pemerintah harus mampu membaca potensi persoalan sebelum dampaknya meluas.
“Yang paling penting adalah kecepatan kita merespons. Jangan sampai masyarakat sudah terdampak baru kita bergerak,” kata Maulana.
Kecepatan respons, lanjut dia, harus dibarengi dengan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Tidak boleh ada OPD yang bekerja sendiri-sendiri ketika menghadapi situasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Setiap OPD diminta berbagi informasi dan bergerak sesuai kewenangan masing-masing. Dengan begitu, potensi ancaman bisa ditangani lebih cepat dan terukur.
Asap Jadi Ancaman Nyata
Dalam menghadapi karhutla, perhatian Pemkot Jambi tidak hanya diarahkan pada titik api. Sebab, bagi masyarakat perkotaan, dampak paling cepat terasa justru ketika asap mulai menyelimuti permukiman.
Kualitas udara pun menjadi perhatian serius. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi diminta lebih aktif memantau sekaligus menyampaikan kondisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) kepada masyarakat.
Maulana meminta informasi kualitas udara diumumkan sedikitnya tiga kali dalam sehari.
Menurut dia, informasi ISPU bukan sekadar deretan angka. Data tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk menentukan aktivitas sehari-hari, terutama ketika kualitas udara mulai menurun.
Warga bisa mempertimbangkan apakah aktivitas di luar ruangan masih aman dilakukan atau perlu dikurangi.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan menjadi pihak yang paling membutuhkan informasi tersebut.
“DLH saya minta jangan hanya melakukan pemantauan, tetapi informasi mengenai kondisi udara juga harus disampaikan secara berkala. Minimal tiga kali sehari,” ujarnya.
Penyampaian informasi secara rutin diharapkan mampu memperkuat sistem peringatan dini. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya turun tangan ketika masyarakat sudah terkena dampak.
Semua OPD Harus Sigap
Ancaman yang dihadapi Kota Jambi tidak hanya karhutla dan kabut asap. Potensi kekeringan hingga gangguan keamanan akibat aksi geng motor juga menjadi bagian dari perhatian dalam koordinasi tersebut.
Maulana menekankan pentingnya sinergi antarlembaga. Setiap potensi gangguan harus segera diinformasikan sehingga langkah penanganan dapat dilakukan tanpa menunggu situasi memburuk.
Bagi Pemkot Jambi, pola penanganan ke depan harus bergeser dari sekadar respons menjadi antisipasi.
Pemerintah dituntut hadir sebelum masyarakat terdampak.
“Jangan sampai masyarakat sudah terdampak baru kita bergerak,” tegas Maulana.
Dengan koordinasi yang lebih rapat dan informasi yang lebih cepat, Pemkot Jambi berharap berbagai potensi ancaman dapat ditekan sejak awal.
Sebab, dalam situasi darurat, keterlambatan beberapa jam saja bisa membuat persoalan yang semula kecil berubah menjadi masalah besar.(*)
