SWARAJAMBI.NET, BATANGHARI – Reses Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, Mawardi Harahap, bukan sekadar agenda seremonial. Politisi Fraksi Partai Gerindra itu turun langsung menyerap aspirasi warga RT 23 RW 06, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Sabtu malam (11/7/2026). Berbagai persoalan mengemuka, mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar, hingga dugaan pungutan dalam tagihan air bersih.
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 19.52 WIB itu dihadiri sekitar 200 warga. Hadir mewakili Pemerintah Kecamatan Muara Bulian, Kasih Pem Rido Andri Citra, S.STP, pihak Kelurahan Muara Bulian Kuryono, Ketua RW 06, Ketua RT 23, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga kalangan pemuda.
Sejak awal dialog berlangsung, warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai kebutuhan yang selama ini belum terakomodasi. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan perjuangan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimiliki DPRD.
Beberapa usulan menjadi perhatian utama. Di antaranya peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, hingga permohonan bantuan 100 ekor bibit bebek sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
Menjelang peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026, para pemuda juga mengusulkan bantuan dana sebesar Rp1 juta untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, warga meminta pembangunan tiang listrik, jaringan PLN, dan lampu penerangan jalan di sejumlah lorong, seperti Lorong Kalimatan, Lorong Batu Sepah, dan Lorong Arisuddin.
Fakta lain yang terungkap dalam dialog cukup menyentuh. Warga menyebut pemasangan meteran listrik selama ini dilakukan secara swadaya dengan dukungan salah seorang warga, Suparsih. Hal serupa juga terjadi pada pembangunan jaringan air bersih PDAM yang dikoordinasikan secara gotong royong oleh Tahan Nasution.
Namun, persoalan yang paling banyak mendapat sorotan adalah adanya potongan Rp10 ribu yang dibebankan bersamaan dengan pembayaran rekening air bersih. Warga menyebut potongan tersebut sebagai biaya kebersihan atau persampahan, tetapi belum memahami dasar hukum maupun mekanisme penarikannya.
Merespons keluhan tersebut, Mawardi Harahap bergerak cepat. Ia memastikan persoalan itu tidak berhenti sebatas aspirasi dalam forum reses.
“Kami akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup, Direksi PDAM, pengurus lingkungan, serta pihak terkait lainnya pada Senin (13/7/2026) untuk mendapatkan penjelasan secara rinci sekaligus membahas solusi yang adil dan transparan bagi masyarakat,” tegasnya.
Mawardi juga menegaskan seluruh aspirasi warga akan diperjuangkan secara bertahap sesuai tingkat urgensi dan kemampuan keuangan daerah.
“Insyaallah seluruh aspirasi ini akan kami perjuangkan dan dipenuhi secara bertahap, disesuaikan dengan skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Kehadiran legislator tersebut mendapat apresiasi dari warga. Luthfi, salah seorang peserta reses, mengaku baru kali ini melihat anggota dewan datang langsung ke lingkungan mereka untuk mendengar berbagai persoalan masyarakat.
“Baru kali ini kami melihat langsung anggota dewan turun ke tengah lingkungan, mendengar keluhan kami secara langsung. Ini langkah nyata yang sangat kami hargai,” katanya.
Selain mengusulkan penambahan lampu jalan di Lorong Batu Sepah dan perbaikan sarana olahraga bagi pemuda, Luthfi juga berharap pembangunan madrasah di wilayah tersebut dapat segera menjadi prioritas pemerintah daerah.
Menutup kegiatan, Mawardi menegaskan bahwa reses merupakan jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Seluruh hasil dialog akan dibawa ke DPRD Kabupaten Batang Hari sebagai bahan pembahasan untuk mendorong kebijakan yang lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Jika diinginkan, saya juga bisa membuat versi lebih tajam ala headline Jawa Pos (lebih investigatif dan provokatif namun tetap sesuai kaidah jurnalistik) atau versi gaya media lokal seperti Jambi Independent/Tribun Jambi.(*)
