SWARAJAMBI.NET, BATANGHARI – Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2025 memasuki babak penting. Pemerintah Kabupaten Batanghari memberikan jawaban resmi atas pemandangan umum tujuh fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Pola DPRD Batanghari, Selasa (7/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Batanghari Rahmat Hasrofi didampingi Wakil Ketua II DPRD M. Firdaus serta dihadiri Wakil Bupati Batanghari H. Bakhtiar, Sekretaris Daerah Mula P. Rambe, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, kepala desa, pimpinan perbankan, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam pembukaan rapat, Ketua DPRD Rahmat Hasrofi menyampaikan bahwa dari 35 anggota DPRD, sebanyak 22 orang hadir sehingga kuorum telah terpenuhi dan rapat dapat dilaksanakan sesuai tata tertib dewan.
Mewakili pemerintah daerah, Wakil Bupati H. Bakhtiar menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, kritik, dan saran yang diberikan terhadap Nota Pengantar LKPD 2025. Menurutnya, pandangan fraksi merupakan bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Terima kasih atas berbagai masukan yang disampaikan seluruh fraksi. Hal ini menjadi bentuk dukungan sekaligus kemitraan strategis DPRD bersama pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujar Bakhtiar.
Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian ialah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menanggapi masukan Fraksi PPP, NasDem, PKB, hingga PKS, pemerintah menyatakan sepakat untuk terus menggali potensi pendapatan daerah melalui berbagai inovasi tanpa membebani masyarakat.
Menurut Bakhtiar, pemerintah telah membentuk Badan Pendapatan Daerah yang akan difokuskan mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi, memperkuat pengawasan wajib pajak, serta melakukan pendataan ulang terhadap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Batanghari.
Menanggapi sorotan Fraksi PAN terkait kondisi keuangan daerah, pemerintah menjelaskan bahwa angka surplus dalam LKPD telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan dinyatakan valid berdasarkan hasil audit. Sementara pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan.
Pemerintah juga menyatakan sependapat terhadap usulan efisiensi belanja perjalanan dinas agar anggaran dapat dialihkan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, menjawab pertanyaan Fraksi PKB mengenai gaji ASN PPPK, Wakil Bupati menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan pembayaran hak pegawai sebagai bagian dari belanja pegawai yang telah dianggarkan dalam APBD.
Berbagai masukan dari Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, dan PKS juga disebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan tata kelola keuangan daerah.
Wakil Bupati berharap pembahasan LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar hingga penetapan nantinya, sehingga menghasilkan kebijakan yang mampu mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batanghari.
Rapat paripurna berakhir sekitar pukul 12.30 WIB dan selanjutnya pembahasan LKPD akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya sesuai agenda DPRD Kabupaten Batanghari.(*)
Pewarta: Eddwardi
