SWARAJAMBI.NET – Pemerintah resmi memberlakukan skema ekspor satu pintu untuk tiga komoditas strategis nasional mulai Senin (1/6/2026).
Melalui kebijakan tersebut, ekspor kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy akan berada di bawah koordinasi PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI), perusahaan yang dibentuk untuk memperkuat tata kelola perdagangan sumber daya alam Indonesia.
Langkah ini menandai dimulainya reformasi besar di sektor ekspor komoditas, sekaligus menjadi upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap aliran devisa dan nilai transaksi perdagangan internasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya tercatat secara optimal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam nasional agar lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.
“Pada tahap awal, pelaksanaan dimulai pada tiga ekspor terbesar Indonesia, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Menurut Airlangga, mekanisme ekspor satu pintu melalui PT DSI dirancang untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan komoditas unggulan Indonesia.
Pemerintah berharap sistem tersebut mampu meminimalkan praktik underpricing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya yang selama ini menjadi perhatian dalam perdagangan global.
Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, nilai ekspor yang tercatat diharapkan dapat mencerminkan transaksi riil di pasar internasional sekaligus memastikan devisa hasil ekspor kembali masuk ke sistem keuangan nasional. Pemerintah memulai kebijakan ini dari tiga sektor yang menjadi tulang punggung ekspor nasional. Sepanjang 2025, nilai ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy mencapai US$66,13 miliar atau setara lebih dari Rp1.000 triliun. Besarnya kontribusi ketiga komoditas tersebut terhadap neraca perdagangan dan penerimaan devisa menjadikan penguatan tata kelola sebagai langkah strategis yang dinilai mendesak.
Tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi, PT DSI diharapkan menjadi pusat pengawasan dan pencatatan ekspor yang mampu meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global.(*)
