SWARAJAMBI.NET, JAMBI – Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat. Hal itu ditegaskan Gubernur Jambi, Al Haris saat menghadiri rapat konsolidasi pelaksanaan MBG bersama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, di BW Luxury Hotel, Sabtu (2/5/2026).
Di hadapan jajaran BGN pusat, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, satgas kabupaten/kota, hingga pengelola SPPG, Al Haris menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG di Jambi menunjukkan progres signifikan.
Hingga saat ini, tercatat 205 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah tersedia, terdiri dari 173 unit operasional dan 32 unit siap beroperasi. Sementara itu, 302 SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan dan survei lapangan.
“Program ini menyasar anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui yang kurang gizi. Namun dampaknya tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujar Al Haris.
Menurutnya, kehadiran MBG menciptakan pasar baru yang stabil bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Produk pangan yang sebelumnya banyak dijual ke luar daerah, kini lebih banyak terserap di dalam wilayah Jambi.
“Sekarang hasil pertanian dan peternakan cukup diserap di Jambi. Ini sangat membantu perekonomian daerah,” tambahnya.
Meski demikian, Al Haris menyoroti perlunya peningkatan produksi pangan, khususnya beras. Saat ini, Jambi baru mampu memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan beras secara mandiri. Sementara untuk komoditas telur ayam, kebutuhan daerah sudah dapat terpenuhi.
Sementara itu, Sony Sanjaya mengungkapkan skala besar perputaran ekonomi dari program MBG. Di Provinsi Jambi, terdapat sekitar 446 ribu penerima manfaat dengan melibatkan 545 supplier dalam rantai pasok.
Setiap hari, program ini menggerakkan anggaran hingga Rp7,2 miliar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk honor 9.635 tenaga kerja dan relawan sebesar Rp963,5 juta, operasional Rp881,5 juta, serta belanja bahan pangan lokal mencapai Rp4,1 miliar.
“Dana ini sepenuhnya berputar di tingkat bawah. Masuk ke petani, peternak, pedagang beras, hingga penjual sayur dan buah. Ini yang benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat,” jelas Sony.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, termasuk praktik rekayasa koperasi atau pengadaan yang tidak sesuai aturan. Satgas MBG di daerah diminta memastikan SPPG benar-benar menyerap produk lokal.
Sony menegaskan bahwa prioritas utama program tetap pada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam 1.000 hari pertama kehidupan.
“Kita tidak boleh terbalik. Kelompok rentan harus tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Untuk menjaga kualitas layanan, BGN akan menerapkan sistem evaluasi berbasis aplikasi mulai pekan depan. Penerima manfaat dapat memberikan penilaian terkait distribusi, kualitas makanan, variasi menu, hingga kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Langkah ini diharapkan mampu mencegah pelanggaran dan memastikan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menambahkan bahwa rapat konsolidasi ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antar pihak.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, kami mengapresiasi dan mendukung penuh keberhasilan Program MBG di Jambi,” ujarnya.
Pemprov Jambi juga terus mendorong penguatan rantai pasok melalui pemberdayaan masyarakat, seperti urban farming, rooftop gardening, hingga pengembangan desa tematik guna menjamin ketersediaan bahan pangan.
Melalui konsolidasi ini, pelaksanaan MBG diharapkan semakin optimal, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat sekaligus kesejahteraan ekonomi daerah. (*)
