SWARAJAMBI.NET, JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi akhirnya angkat bicara terkait beredarnya informasi di media sosial dan media daring mengenai dugaan penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) yang disebut-sebut tidak sesuai prosedur. Melalui konferensi pers yang digelar Selasa (19/5/2026) di Kantor Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar dan mengandung unsur fitnah.
Konferensi pers tersebut digelar oleh Biro Hukum Provinsi Jambi bersama Kepala Dinas Kominfo Jambi dan tim hukum pemerintah provinsi. Dalam keterangannya, pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang mengatasnamakan pejabat daerah untuk menjanjikan kelulusan dalam proses rekrutmen pegawai.
Tegaskan Isu “Guru Jambi” Hoaks
Dalam pernyataan resmi yang dibacakan di hadapan awak media, Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan bahwa narasi yang mengaitkan nama “Guru Jambi” dengan penerimaan pegawai melalui jalur tertentu adalah informasi palsu.
“Pemerintah Provinsi Jambi tidak memiliki hubungan dengan praktik-praktik yang menjanjikan kelulusan PNS melalui jalur tertentu. Informasi tersebut tidak benar dan bersifat fitnah,” tegas perwakilan pemerintah.
Pemerintah juga menekankan bahwa seluruh proses penerimaan aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan secara transparan dan profesional.
Janji Lolos PNS Disebut Pelanggaran Hukum
Pemprov Jambi turut menyoroti maraknya oknum yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat daerah untuk meyakinkan calon korban. Modus seperti itu dinilai kerap digunakan demi memperoleh keuntungan pribadi.
“Siapa pun yang menggunakan nama Pemerintah Provinsi Jambi untuk menjanjikan kelulusan PNS atau rekrutmen lainnya dengan imbalan uang merupakan tindakan melawan hukum dan menjadi tanggung jawab pribadi pelaku,” lanjutnya.
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan iming-iming jalur belakang ataupun bantuan kelulusan berbayar.
Tim Advokasi Ungkap Modus Lama
Perwakilan tim advokasi pemerintah provinsi menyebut proses rekrutmen saat ini sudah berjalan terbuka dan tidak bisa “ditembus” oleh siapa pun. Masyarakat pun diminta aktif mengecek sendiri mekanisme seleksi yang berlaku.
Menurut tim hukum, salah satu modus yang paling sering digunakan oknum adalah memanfaatkan foto bersama pejabat daerah untuk membangun kepercayaan calon korban.
“Banyak oknum mengaku dekat dengan pimpinan daerah. Bahkan foto bersama pejabat sering dipakai untuk meyakinkan masyarakat,” ujar salah satu anggota tim advokasi.
Tak hanya itu, pemberian uang agar diluluskan dalam proses rekrutmen juga dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi dan melanggar hukum.
Media Diminta Kedepankan Klarifikasi
Dalam konferensi pers tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi juga meminta media massa mengedepankan mekanisme klarifikasi dan hak jawab sebelum mempublikasikan informasi yang belum terverifikasi.
Pemerintah berharap media dapat menyajikan informasi yang berimbang sekaligus membantu mencegah penyebaran hoaks di tengah masyarakat.
Selain itu, masyarakat diimbau lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
Konferensi pers kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab bersama awak media untuk memperjelas berbagai poin yang telah disampaikan pemerintah provinsi.(*)
