SWARAJAMBI.NET, BATANGHARI – Komisi II DPRD Kabupaten Batang Hari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan bantaran Sungai Batanghari di Kecamatan Muara Tembesi, Senin (11/5/2026), menyusul laporan masyarakat terkait aktivitas tongkang batu bara dan keberadaan pos terpadu yang diduga belum mengantongi izin resmi.
Peninjauan lapangan tersebut melibatkan sejumlah instansi dan unsur masyarakat, mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, pemerintah kelurahan hingga tokoh masyarakat setempat.
Sidak dilakukan untuk memastikan langsung kondisi di lapangan sekaligus menindaklanjuti berbagai keluhan warga mengenai aktivitas tongkang batu bara yang dinilai mengganggu dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
Dalam inspeksi tersebut, rombongan menemukan sebuah pos terpadu di bantaran sungai yang menggunakan atribut sejumlah instansi. Namun, keberadaan pos itu justru memunculkan tanda tanya karena legalitas pendiriannya belum jelas, termasuk terkait izin maupun dasar pembentukannya.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Batang Hari. Legislator menilai seluruh aktivitas maupun fasilitas di kawasan bantaran sungai harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Selain menyoroti keberadaan pos terpadu, DPRD juga meminta pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas tongkang batu bara di Sungai Batanghari. Lalu lintas tongkang dinilai berpotensi memicu abrasi bantaran sungai, mengancam keselamatan masyarakat, hingga menyebabkan kerusakan fasilitas umum di sepanjang aliran sungai.
Komisi II DPRD Batang Hari menegaskan, hasil sidak tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah dan instansi terkait guna menentukan langkah penanganan yang tepat.
DPRD juga meminta adanya ketegasan dalam penertiban aktivitas yang dinilai tidak sesuai aturan demi menjaga keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan di kawasan Sungai Batanghari.(*)
