SWARAJAMBI.NET, MUAROJAMBI – Upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah terus dilakukan DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Salah satunya melalui kunjungan kerja konsultasi dan koordinasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna mendalami pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat Gili Tangkong Kantor BKAD Provinsi NTB itu disambut langsung oleh Sekretaris BKAD NTB, Muhammad Baihaki bersama jajaran.
Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi dari Fraksi Golkar, Muhammad Ridho, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam meningkatkan kapasitas dan memperluas wawasan terkait tata kelola keuangan daerah melalui pertukaran informasi antarpemerintah daerah.
“Kunjungan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antar pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).
Politisi Golkar tiga periode itu menambahkan, rombongan DPRD Muaro Jambi mendapat sambutan positif dari BKAD NTB yang mengapresiasi langkah konsultatif tersebut sebagai bagian dari penguatan sinergi antardaerah.
Dalam pertemuan itu, jajaran BKAD NTB memaparkan berbagai mekanisme pengeluaran kas dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Mulai dari proses administrasi, tahapan pencairan anggaran, hingga sistem pengendalian yang diterapkan guna memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan.
Sekretaris BKAD NTB, Muhammad Baihaki, menjelaskan bahwa pengeluaran kas daerah tidak hanya sebatas pencairan anggaran, tetapi juga harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta kelengkapan dokumen sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan.
“Setiap proses pengeluaran kas harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.
Selain itu, perkembangan regulasi dan transformasi digital dalam sistem pemerintahan juga menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, forum konsultasi antardaerah dinilai penting sebagai sarana berbagi pengalaman, inovasi, dan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem akuntansi pemerintahan.
Diskusi berlangsung interaktif. Berbagai persoalan teknis dibahas, mulai dari prosedur administrasi pengeluaran kas, mekanisme penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sistem pengawasan internal, hingga strategi meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui kunjungan tersebut, DPRD Kabupaten Muaro Jambi berharap dapat memperoleh referensi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.(*)
