SWARAJAMBI.NET, MUARABUNGO – Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) terus tancap gas dalam mewujudkan tata kelola data yang akurat dan terintegrasi. Komitmen itu ditunjukkan lewat gelaran Progres Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Bungo Tahun 2026 serta Revisi Penginputan e-Walidata SIPD RI Tahun 2025.
Kegiatan strategis tersebut berlangsung di Ruang Cempaka, Kantor Bappeda Kabupaten Bungo, Kamis (30/4/2026), dengan dihadiri Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bungo, Taufik Hidayat, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bungo, Bappeda, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bungo.
Kehadiran lintas instansi ini menegaskan pentingnya kolaborasi kuat antara pembina data, walidata, dan produsen data dalam membangun ekosistem data yang berkualitas dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Kadis Kominfo Taufik Hidayat menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Ia menyoroti dua fokus utama dalam agenda tersebut.
Pertama, akselerasi SDI 2026 yang mendorong setiap OPD memahami perannya dalam menyediakan data sektoral yang memenuhi standar, dilengkapi metadata, serta terintegrasi secara sistem melalui prinsip interoperabilitas.
Kedua, perbaikan e-Walidata SIPD RI 2025 melalui observasi ulang dan penyempurnaan penginputan data pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI, guna memastikan keselarasan data daerah dengan target nasional.
“Data adalah jenis kekayaan baru. Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa Kabupaten Bungo tidak hanya sekadar mengumpulkan angka, tetapi menghadirkan data yang berkualitas, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui satu pintu,” tegas Taufik.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bungo selaku pembina data turut memberikan penguatan teknis terkait metodologi pengumpulan data agar tidak terjadi duplikasi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi sekaligus efisiensi dalam pengelolaan data daerah.
Dengan adanya kegiatan ini, seluruh OPD diharapkan segera merampungkan revisi penginputan pada aplikasi SIPD RI. Tujuannya, agar pelaporan kinerja daerah dapat berjalan tepat waktu, transparan, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.(*)
Pewarta: Suzan Zukrina
