SWARAJAMBI.NET, BATANGHARI – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang Hari menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi guna membahas persoalan gaji pemerintah desa, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretariat desa hingga perangkat desa lainnya, Senin (6/4/2026).
Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Batang Hari itu menghadirkan sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi sekaligus menyamakan persepsi terhadap berbagai persoalan dalam pengelolaan penghasilan aparatur desa.
Hadir dalam forum tersebut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Batang Hari, Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bagian Hukum Setda Batang Hari, Plt Ketua APDESI Merah Putih Kabupaten Batang Hari, Ketua PPDI Kabupaten Batang Hari, hingga Ketua PABPDSI Kabupaten Batang Hari.
Dalam rapat itu, peserta membahas berbagai persoalan mulai dari mekanisme pembayaran gaji, tunjangan, hingga hak-hak perangkat desa yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Sejumlah masukan dan aspirasi juga disampaikan agar sistem pembayaran penghasilan aparatur desa dapat berjalan lebih tertib, tepat waktu, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
DPRD Batang Hari menegaskan, RDP lintas komisi tersebut merupakan bagian dari upaya mencari solusi terbaik demi menjamin kesejahteraan aparatur desa sekaligus memastikan pelayanan pemerintahan di tingkat desa tetap berjalan optimal.
Selain membahas persoalan penghasilan, forum itu juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan organisasi perangkat desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, profesional, dan transparan di Kabupaten Batang Hari.(*)
