SWARAJAMBI.NET, JAMBI – Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar Kongres ke-V di Provinsi Jambi di Asrama Haji Provinsi Jambi, Kota Jambi, Selasa (22/7/2025).
Kongres ke-V ini turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Kongres ini menjadi momentum penting meneguhkan komitmen perjuangan dalam mewujudkan reforma agraria dan kedaulatan pangan.
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Tenaga Ahli Kementerian Pertanian Prof. Hasil Sembiring, Staf Ahli Kementerian Lingkungan Hidup Noer Adi Wardojo, Staf Ahli Kementerian Kehutanan Fahrizal Fitri, Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh Said Iqbal juga hadir.
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memaparkan, Pemerintah Pusat memberikan dukungan struktural terhadap gerakan ekonomi petani melalui koperasi.
“Saya berharap, dengan semangat Kongres hari ini akan mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan dan ketahanan ekonomi desa melalui partisipasi aktif petani,” paparnya.
Sementara itu, Wagub Sani dalam sambutannya mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia.
“Program ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap perekonomian masyarakat dalam mendukung swasembada pangan. Tentunya, program ini tidak terlepas dari peran dan kontribusi petani dalam memperkuat komoditas lokal khususnya kebutuhan dasar,” ujar Wagub Sani.
“Program tersebut merupakan bentuk ketahanan pangan yang harus kita dukung. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap petani dengan salah satu program prioritas menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida guna mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Wagub Sani juga mengungkapkan, organisasi SPI telah berperan besar dalam memperjuangkan reforma agraria sejati, kedaulatan pangan, serta hak-hak petani Indonesia.
“Serikat petani merupakan organisasi yang tumbuh dari akar rumput, hampir tiga dekade organisasi ini berdiri dan menjadi bukti bahwa gerakan petani Indonesia mampu menjadi motor penggerak wacana publik serta kebijakan strategis bidang pangan dan agraria,” ungkapnya.(*)
