SWARAJAMBI.NET, JAMBI – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi bersama manajemen Jambi Business Center (JBC) tengah merancang ulang desain kolam retensi di kawasan JBC. Pemkot meminta agar konstruksinya diubah menjadi sistem beton (box) untuk meningkatkan kapasitas dan daya tahan kolam terhadap limpahan air. Kolam retensi telah dibuat JBC dengan kapasitas 3600 m3 untuk menampung debit air.
Direktur JBC, Mario Liberty Siregar, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik permintaan tersebut, namun akan menunggu pengesahan revisi Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) terlebih dahulu sebelum memulai pengerjaan konstruksi baru.
“Kami akan laksanakan setelah perubahan Amdal atau desain baru disetujui atau disahkan. Tujuannya agar tidak ada perubahan lagi setelah dibangun,” ujar Mario, Kamis (10/4/2025).
Mario juga membantah bahwa JBC menjadi satu-satunya penyebab banjir di kawasan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa dari sisi topografi, kawasan JBC merupakan titik muara dari berbagai aliran air, termasuk dari Tugu Juang, Mayang, hingga STM.
“Air datang dari mana-mana dan bermuara ke wilayah JBC. Tapi kenapa hanya JBC yang disalahkan? Padahal kami sudah membangun kolam retensinya,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa desain baru yang tengah disusun akan memisahkan fungsi kolam retensi JBC dari drainase milik Pemerintah Kota Jambi.
Sistem baru ini dinamakan Channel Storage atau Long Storage, yang akan dilengkapi penyaring sampah dan pintu kontrol.
Ia mengatakan, jika kolam retensi memiliki
Luas Areal Kawasan (Ao) sebesar 3567,08 m², Luas Kolam Retensi (Ak) sebesar 1474,87 m², dan Luas Kawasan Hijau (Ah) sebesar 2092,21 m².
“Kedalaman Kolam 2,50 meter. Memang saat ini dinding Kolam Retensi merupakan susunan Kayu Cerucuk 8-12 cm. Cerucuk disusun 2 lapis (depan dan belakang) secara rapat (10 batang/m). Itu yang minta diubah untuk dijadikan beton,” katanya.
Perubahan desain kolam retensi ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan banjir yang kerap terjadi di sekitar kawasan JBC, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pihak swasta dan pemerintah dalam pembangunan yang berkelanjutan.(*)
