SWARAJAMBI.NET, BATANGHARI – DPRD Batanghari menerima Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jambi M Nuh yang datang bersama anggota PPDI Batanghari.
Mereka di terima langsung Ketua DPRD Batanghari, Rahmad Hasrofi didampingi anggota Banggar, Ketua Komisi I dan Sekwan Batanghari, Senin (24/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut PPDI mempertanyakan kejelasan pelunasan tunda bayar terhadap hak-hak mereka.
Dengan tegas dan jelas, Ketua DPRD Batanghari, Rahmad Hasrofi menyebutkan bahwa Pemda sudah menyatakan kepada Dewan Batanghari jika tunda bayar 2024 masuk dalam kategori hutang yang harus dibayarkan oleh Pemda kepada penerima hak.
“Pemda sudah berjanji untuk menyelesaikan tunda bayar/salur 2024 dan mereka (pemda,red) sudah menyebutkan kepada kami (dewan,red) bahwa itu sebagai beban hutang yang harus dilunasi dan tinggal menunggu pergeseran yang dilakukan oleh TAPD sesuai inpres no 1 tahun 2025,”ujar Hasrofi.
Sementara itu Ketua PPDI Provinsi Jambi, M Nuh mengatakan pergeseran anggaran tersebut baru dapat dilakukan karena sudah turunnya Inpres terkait refocusing anggaran 2025. Jiga turunnya instruksi dari Kemenkeu RI terkait pergeseran anggaran untuk menyelesaikan tunda bayar tersebut.
“Tadi dikatakan oleh Ketua DPRD, kemarin Pemda masih menunggu instruksi dari Kemenkeu RI untuk melakukan pelunasan tunda bayar dan kami menyambut baik itikad dari Pemda Batanghari yang sudah memasukkan tunda bayar sebagai hutang yang harus dilunasi di tahun ini. Kita tinggal menunggu kapan waktu pasti pembayarannya,” papar M Nuh.(*)
Pewarta: Eddwardi
